GUNUNGKIDUL, KENAPA MASIH ADA KORUPSI DAN KKN??/

Perasaan tenang saya kembali terusik dengan terdengarnya kabar dari kampung halaman.. betapa miris dan sedihnya saya. ternyata ketika pemerintah pusat makin garang dengan upaya pemberantasan korupsi, dibagian bawah pemerintahan malah masih ada korupsi dan kkn. Sebagai contoh nyata, di Desa Bunder kecamatan Patuk,bagaimana mungkin pemerintahnya dipinmpin oleh seorang pedagang material dan otomatis cara berpikirnya juga pikiran pedagang yang hanya memperhitungkan untung rugi. seandainya untung rugi itu adalah untuk kesejahteraan warganya, itu tidak jadi masalah. tapi kalo keuntungn itu masuk kantong pribadi??? walllahhh, nanti rakyatnya mau jadi apa??
Dan anehnya pemerintah yang atas seolah tak mau mendengar ataupun berusaha tidak mendengar bahkan diam tak ada reaksi. oalllaahhh, kalo yang diatas diam saja, otomatis yang dibawahnya juga cuma diam tak bersuara.. kasihan rakyat kecil yang makin menderita....hadapi kenyataan bahwa tugasmu menyejahteraakan rakyat, pamong memang jadi abdi masyarakat pak, bukan mencari untung untuk kantongmu dewe. kalo mau kaya jangan jadi pamong, jadi pedagang saja bung. kami gak bakal peduli berapa banyak modal yang kau habiskan untuk jadi kepala desa, tapi semua juga karena kau tak punya kemampuan,jadi kau beli jabatan. oaalah pak, jadi lurah ki abot, bukan kaya orang main ketoprak, bisa naik turun panggung seenaknya.
aparat yang berwenang, tolong dicermati kasus ini,karena banyak instansi sudah dibungkam untuk diam dan tidak kuat menerima rayuan amplopnya. tooooolllooooong tenan yo.[left]

KKN di negeri kita ini memang susah untuk dihilangkan dari pemerintah pusat sampai
pemerintahan terkecil pasti ada,swasta juga ada pokoknya komplek sekali permasalahan ini
yang bisa dilakukan adalah dari lingkungan kita dulu dari lingkungan yang kecil ini mungkin malah lebih efektif jangan bisakan keluarga kita makan dari hasil korupsi.

wasalam,

Kalau memang ada bukti yang nyata dan bisa dipertanggung jawabkan.... maju aja Mba'... gak usah takut....
Sebage langkah awal, cari data dan identitas pelaku.... lalu posting aja di surat pembaca...., Biar pemerintah yg masih peduli dan berwenang ikut baca.....

benul sekali mase.... kalau bisa....mbak oeoet raning mendapatkan bukti dan juga lebih bagus lagi kalau ada saksi.
kalau sudah....ya tinggal memprosesnya, bisa lewat surat pembaca atau di posting di web nya pemkab GK.

Untuk tipikel dan jiwa pemimpin di indonesia sekarang ini sudah tidak melihat kondisi yang di pimpin lagi. Kenapa demikian? Mereka para pemimpin hanya mengedepankan kesenangan dan eksistensi pribadi, entah itu di organisasi kemasyarakatan, akademisi maupun di tingkat negara.
Sebuah degradasi moral manusia yang hanya mengumbar nafsu? Kita ambil contohnya saja: Saat ini di seluruh dunia! Jika memilih suatu pemimpin harus menggunakan sistem kampanye.

Dan dari sitem kampanye tersebut dibagi 2:
1. Kampanye Dialogis ( suatu kampanye antara calon pemilih dan calon pemimpin berdialog, dan biasanya calon pemilih bertanya tentang agenda calon pemimpin tersebut). Ini ketika para calon pemimpin mengadakan Kampanye dialogis akan membutuhkan dana untuk mengundang para pemilih berdatangan; mereka para pemilih biasanya berkumpul di aula atau lapangan terbuka. Yang mana calon pemimpin tersebut akan membutuhkan keamanan dan tetek bengeknya untuk menarik simpatik massanya.

2. Kampanye Monologis ( suatu kampanye yang mengedepankan profil dan program kerja seorang calon pemimpin ). Dan kampanye ini sering kita lihat di sebuag media cetak maupun elektronik, dan banyak juga di kaos2. Yang paling besar dananya tersebut biasanya kampanye ini banyak mengeluarkan uang di iklan media massa TV.

3. Serangan fajar ( kampanye ini biasany sangat tidak mentaati peraturan dalam suatu pemilihan umum, tapi inilah bentuk aksi jegal menjegal yang menghalalkan segala cara).
Biasanya ini di lakukan pada pagi2 sekali pas subuh menjelang fajar menyingsing membagi2kan uang kepada pemilih dengan jumlah yg berbeda2 untuk memilih si A misalnya.

Coba kita analisa dan nalar, betapa sangat hinanya suatu pemimpin sekarang ini jika melihat dengan gamblang sistem pemilihannya yang demikian. Dan sebelum menjadi pemimpin pasti akan mengeluarkan uang banyak untuk menjadi pemenang. Masyarakat sekarangpun sudah kemaruk harta, tanpa uang segalanya tak akan berhasil.

Kalau pemimpin jaman dulu, dia harus sakti, hebat. Kenapa pemimpin dulu seperti itu? Cerita sedikit, dulu sebelum menjadi pemimpin itu harus menjalankan laku tapa brata agar gegayuhan itu berhasil.
Contoh saja:
Panembahan Senopati untuk menjadi Raja di Mataram harus laku tapa brata di pesisir pantai selatan. Ken Arok pun sama dia menjadikan padang karautan tempat mencari wahyu.

Dan masih banyak pemimpin dulu itu sebelum menjadi pemimpin, harus benar2 prihatin. Dan setelah menjadi pemimpin tahu dan mengerti makan ASTHABRATA ( 8 sifat pemimpin), yaitu; bumi, maruto/angin, geni, surya, candra (bulan), kartika/bintang, air, langit.
Yang mana setelah mempunyai sifat yg demikian pemimpin akan tahu bagaimana yg di pimpinnya.
Untuk jelasnya ASTHABRATA dengerin wayang yang berjudul SRI MAHKUTHO ROMO.

JAdi pada intinya, siapa yg harus d salahkan dan d benarkan adalah tidak ada. Yang jelas dari kita sendiri kita mulai revolusi diri sendiri untuk menatap masa depan. Syukur2 punya amukti atau sumpah seperti para tokoh2 dulu.

Mase_ wrote:

Kalau memang ada bukti yang nyata dan bisa dipertanggung jawabkan.... maju aja Mba'... gak usah takut....
Sebage langkah awal, cari data dan identitas pelaku.... lalu posting aja di surat pembaca...., Biar pemerintah yg masih peduli dan berwenang ikut baca.....

benar mase, tapi mbake juga kalau memang ada bukti nyata dan real baik itu berupa catatan atau digital ( foto video dll) dapat langsung diajukan mbk, jangan khawatir kalau memang benar.
tapi memang yang jadi masalah sampai detik ini adalah sosialisasi dan penerapannya,
sebagai contoh bilamana kita membuat suatu surat ( semisal keterangan domsili) didalam perda Gk juga belum diatur secara jelas besaran administrasinya dan memang itu menjadi wewenang desa ( ingat desa = otonomi sendiri, kelurahan= langsung dibawah pemda), sehingga cukup sulit untuk melaporkannya, bilamana didesa a biaya administrasi 5000 dan di desa b administrasi 6000 , itupun tidak bisa kita laporkan kecuali administrasi atau perda yang sudah jelas aturannya ( semisal parkir motor 500 mobil 1000 dll)
namun bilamana bukti jelas seberti bantuan dari pemerintah yang diselewengkan dana da bukti fisik nya maka hal itu dapat langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang, jadi memang ada indikasi korupsi namun karena kurangnya atau tidak adanya bukti jadinya koruptor bebas melenggang, nah tugas kita untuk membenahinya monggo dilanjut