DIUSULKAN DAPAT INSENTIF ; Pemkab Gunungkidul Tetap Hentikan GTT

08/04/2008 08:36:16

WONOSARI - Nasib Guru Tidak Tetap (GTT) yang memperoleh SK Kepala Dinas Pendidikan, dipastikan bakal terhenti, karena Pemkab Gunungkidul tetap akan menghentikan dengan memutus kontrak, karena tidak sesuai dengan PP Nomor 48 tahun 2005. Namun demikian Komisi D DPRD Gunungkidul masih minta kepada Pemkab Gunungkidul agar keberadaan GTT tetap diperjuangkan dengan mendapatkan insentif.

Demikian dikatakan Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Nurasid SH, tentang hasil pertemuan antara Komisi D DPRD Gunungkidul dengan Kepala Dinas Pendidikan Drs Kasiyo MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Drs Sunarto MSi dan Asekda III Drs Aris Punomo, di ruang Pimpinan DPRD Sabtu (5/4).
Seperti dijelaskan Asekda III Drs Aris Purnomo, bahwa sesuai PP Nomor 48 tahun 2005 pada pasal 8 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer, juga diperkuat Permendagri nomor 30 tahun 2007 dan Surat Edaran Bupati nomor 184/1124 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer sudah jelas. Untuk itu agar tidak menyalahi aturan keberadaan tenaga honorer daerah setelah terbitnya PP nomor 48/ 2008 dianggap tidak ada. Namun demikian karena mereka sudah telanjur berjuang dan mengajar di sejumlah sekolah negeri, untuk itu baru dicarikan format yang tepat dan aman, agar para guru tidak tetap (GTT) tersebut tetap bisa mengajar dengan memperoleh insentif.
Hal senada juga disampaikan Kepala BKD Gunungkidul Drs Sunarto MSi, bahwa para GTT yang diputus kontrak meskipun tidak lagi menerima honor daerah, tetap masih bisa mengajar untuk mengisi kekosongan guru, namun bisa diupayakan dengan mendapatkan insentif masuk dalam kegiatan dinas.
Setelah memperoleh keterangan dari eksekutif, anggota Komisi D lainnya Sukrisna SPt menilai bahwa pengangkatan GTT dinilai gegabah dan Dinas Pendidikan harus bertanggungjawab karena mereka sudah memegang SK Kepala Dinas. Jika mereka diputus kontrak kasihan mereka karena sumber penghasilan mereka dari honorer daerah.
Ketua Komisi D Nurasid didampingi anggota lainnya Heri Nugraha SS meminta kepada BKD untuk melakukan verifikasi terhadap tenaga honorer termasuk guru yang masih tercecer belum masuk dalam data base, terutama para
GTT yang sejak 2003 sudah menerima honor daerah bisa diperjuangkan masuk dalam data base sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2007.
Komisi D juga meminta kepada seluruh SKPD untuk memahami aturan terlebih dalam pengangkatan tenaga honorer agar tidak menghadapi masalah seperti yang dialami para guru. Karena saat ini meskipun sudah ada PP, Permendagri maupun SE Bupati tentang larangan pengangkatan tenaga honorer, tetapi sejumlah SKPD masih tetap menerima tenaga honorer, bahkan menjanjikan untuk bisa diangkat menjadi CPNS.
Dari hasil klarifikasi dengan BKD Gunungkidul bahwa tenaga honorer khususnya GTT setelah muncul PP Nomor 48 masih ada 37 orang, namun setelah itu masih ada pengangkatan baru sebanyak 124 orang sehingga jumlah keseluruhan ada 161 orang.
Tetapi dari jumlah tersebut kemungkinan ada sebagian yang sudah ikut pemberkasan untuk CPNS 2007.