Dishub tidak profesional

Protes Dishub
WONOSARI: Puluhan sopir dan awak angkutan kota yang tergabung dalam Paguyuban Angkot Handayani nggruduk kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul, Sabtu (19/7). Puluhan sopir angkot merasa tersinggung dengan tindakan Dishub yang tidak memberikan informasi soal penutupan ruas jalan di sekitar Alun-Alun Wonosari, yang digunakan untuk perhelatan road race. ”Kami kecewa Dishub tidak tidak memberi informasi secara tertulis pada kami dan tidak memberikan solusi jalur alternatif akibat penutupan jalan itu,” ujar Kunto Wijoyo Saputro, Ketua Paguyupan Angkot Handayani.
Kunto mengungkapkan, Dishub hanya memberikan pemberitahuan secara lisan kepada para sopir. ”Kami merasa tidak dimanusiakan,” ujar Kunto.
Menurut Kunto, lokasi lomba road race merupakan lahan bagi angkot untuk mencari penumpang. Akibat penutupan itu, setiap angkot terancam kehilangan pendapatan Rp50.000. Makanya, pihaknya menuntut pemberian kompensasi atas peristiwa ini. ”Itu acara komersial, sementara tempat yang digunakan adalah lahan kami dalam mencari nafkah,” ungkap Kunto.
Menanggapi hal itu, pihak Dishub mengaku tidak memberikan pemberitahuan secara resmi. Sumaryoto, Kabid Tata Usaha Dishub Gunungkidul mengungkapkan, hal tersebut lebih karena faktor keteledoran dan kealpaan Dishub. “Kami tidak ada niat untuk ora nguwongke, kami akui itu adalah kealpaan kami, karena itu kami meminta maaf atas kejadian tersebut,” ujarnya.
Soal tuntutan kompensasi, pihaknya tidak bisa memenuhi tuntutan para sopir. “Itu bukan kewenangan kami, lagipula itu sudah menjadi agenda rutin Pemkab Gunungkidul,” elaknya.
Pertemuan antara sopir dan Dishub itu berlangsung panas. Kedua belah pihak mempertahankan argumentasinya masing-masing. Pihak sopir tetap menuntut kompensasi, sementara Dishub tidak mau memenuhinya. Meski begitu, para sopir tidak akan mengganggu road race.
Tak puas dengan hal itu, di depan kantor Dishub puluhan sopir sempat meluapkan kekecewaan dengan merobek kartu pengawasan sementara (KPS) yang selama ini mereka bayar kepada Dishub sebesar Rp7.000 per bulan. Tidak hanya itu, puluhan sopir itu juga mengancam tidak akan memenuhi kewajiban mereka membayar retribusi dan KPS. ”Kami tidak akan bayar uang selama kinerja Dishub tetap seperti ini,” kata salah satu sopir.
Menurutnya, Dishub tidak profesional. Sopir selalu mengalah dengan memenuhi ketentuan yang ada, tapi tidak ada respon positif dari Dishub. “Jika nanti kami tetap ditilang, kami akan meminta maaf saja. Mereka kan caranya juga seperti itu,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Sumaryono menegaskan pihaknya akan tetap melakukan penertiban apabila para sopir tidak membayar kewajibannya. “Itu dasar hukumnya Perda. Jika tak mau membayar tetap akan kami tilang,” tegas Sumaryono.

moco kabar lawas