Jual-beli
bukit karst di wilayah Gunungkidul makin marak. Hampir setiap
hari kawasan perbukitan Gunung Sewu ditambang, baik dalam skala kecil
(tradisional) maupun besar. Bila tak terkendali -- dalam kurun waktu
tertentu -- dipastikan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga air itu
akan lenyap. Berbagai regulasi sudah dikeluarkan, namun belum efektif.
Antara tuntutan perut bagi penambang dan penyelamatan lingkungan masih
menjadi ironi.
SEJAUH
mata memandang, Kabupaten Gunungkidul memang tidak lepas dari
perbukitan karst. Jalan berkelok naik-turun merupakan pemandangan lain
menuju kawasan Gunung Sewu. Begitupun hutan jati yang terlihat begitu
rimbun menebar kesejukan. Itulah bukti, sesungguhnya Gunungkidul
merupakan tambang 'emas putih' yang tak pernah habis digali sepanjang
masa -- sekalipun di sisi lain, daerah ini acap kekurangan air.
Bukit karst di Gunungkidul memang terpanjang di Propinsi DIY.
Total mencapai 79.769,34 hektar. Luasnya kawasan karst di Gunungkidul
merupakan lahan bagi masyarakat untuk mencari penghidupan.
Dari
penelusuran KR terhadap penambangan rakyat yang tersebar di berbagai
wilayah di Gunungkidul, para penambang rakyat ini sebagian besar
menggantungkan dari pengusaha penambangan atau kuasa pertambangan.
Seperti diakui Ratnoko (50), penambang rakyat penduduk Desa Bedoyo,
Kecamatan Ponjong, sudah lebih 3 tahun bekerja sebagai penambang.
Hampir setiap hari mereka menggali batu yang terdapat di bukit
dengan menggunakan peralatan sederhana, dan dijual kepada pengusaha
dengan harga Rp 6 ribu per meter kubik. Rata-rata sehari mereka bisa
menjual 3 meter kubik, sehingga penghasilan kotor bagi penambang rakyat
hanya Rp 18 ribu.
Hal senada diungkapkan Wastorejo (55), juga penambang rakyat
asal Bedoyo Ponjong, bahwa profesi sebagai penambang rakyat merupakan
pelarian karena himpitan ekonomi. Semula sebagai petani dengan
kepemilikan lahan sangat terbatas, sehingga untuk menghidupi
keluarganya tidak cukup. Karena itu, sejak tahun 2000, dirinya
menggeluti eksploitasi batu kapur. Penghasilan maksimal Rp 20 ribu
dengan menjual hasil galian kepada pengusaha pertambangan.
Para penambang rakyat ini bekerja tanpa mendapatkan
perlindungan keselamatan kerja, karena mereka ini tidak langsung di
bawah pengawasan perusahaan penambangan, tapi sebagai pekerja lepas.
Sehingga jika terjadi kecelakaan kerja tidak ada yang bertanggungjawab.
Padahal kecelakaan kerja para penambang rakyat sudah sering terjadi,
karena pola penambangan dilakukan asal-asalan tanpa memperhatikan
keselamatan maupun lingkungan hidup.
Jual-Beli bukit
Jual-beli pulau, gunung atau
bukit, rasanya memang sulit dimengerti. Tapi itu benar-benar terjadi.
Berbekal surat model E atau letter C penduduk merasa memiliki hak atas
tanah atau bukit. Terlebih warga telah menempati lokasi secara turun
menurun. Mereka merasa berhak untuk menjualnya kepada siapa saja. Asal
memiliki uang, siapa saja bisa membeli bukit atau gunung -- istilah
yang sering digunakan warga.
Seorang pengusaha penambangan tradisional, Mujono (50),
mengakui telah membeli gunung dari warga di kawasan Gunungkidul. Kini
ia memiliki 3 lokasi penambangan, yakni di wilayah Beduyu, Ngabean dan
Ngrombo. Tiga gunung tersebut dibelinya dari penduduk setempat, dan
hingga sekarang belum separuhnya berhasil ditambang.
Ia mendirikan usaha penambangan tradisional sejak 1995 lalu
dengan puluhan pekerjanya. Dan, Mujono akan terus menambang dan
menambang. "Ini merupakan pilihan hidup saya. Dari kegiatan menambang
ini saya bisa mengajak penduduk setempat yang semula perekonomiannya
tak menentu, bangkit kembali," ucap Mujono yang mengaku sengaja keluar
dari PNS di Jakarta untuk terjun di dunia penambangan.
Warga Ngrombong, Beduyu, Kecamatan Ponjong ini bukannya tak
menyadari bila penambangan terus dilakukan, lama-kelamaan bukit akan
habis. Ia juga paham bahwa bukit karst kalau sudah ditambang tak
mungkin dipulihkan seperti semula. "Kapan habisnya saya tidak tahu.
Sampai sekarang saja, bukit ini belum habis ditambang, separuhnya saja
belum ada," terangnya seraya menunjuk bukit kapur seluas 800
meterpersegi yang waktu itu dibelinya dari seorang penduduk seharga Rp
150 juta pada tahun 1994.
"Semula saya menggunakan alat berat, tapi oleh aparat
dilarang. Ya gimana lagi, akhirnya saya tetap menggunakan alat
tradisional," keluhnya seraya mengatakan semua surat perizinan telah ia
kantongi.
Mujono tidak habis mengerti mengapa pemerintah setempat melarangnya
menggunakan alat berat. Padahal, menurutnya, bila menggunakan alat
berat, keamanannya lebih terjamin.
Pendapat
Mujono cukup beralasan. Pasalnya, dengan peralatan tradisional seperti
linggis dan sejenisnya, sering membahayakan keselamatan penambang,
bahkan tak jarang jatuh korban. Sedikitnya telah ada 3 korban tewas
saat menambang.
"Karena dilarang menggunakan alat berat, kami hanya patuh
saja. Tapi kalau ada kecelakaan seperti ini siapa yang harus
bertanggungjawab," protes Mujono seraya menunjuk contoh beberapa korban
tewas.
Masalah Perut
Kegiatan menambang memang tidak
hanya terkait urusan lingkungan, tapi juga masalah perut. Yakni
bagaimana kegiatan tersebut bisa produktif, menghidupi keluarga dan
masyarakat luas. Meski tergolong penambang tradisional, tak kurang 22
penambang menggantungkan hidup dari penambangan milik Mujono.
"Kalau kami dilarang menambang, saya tantang mereka. Siapa
yang lebih berjasa untuk masyarakat. Semua yang bekerja di lokasi
penambangan adalah penduduk asli dan mereka bisa hidup lebih layak,"
ujar Mujono lantang.
Repotnya, kalau turun hujan. Sebab, batu yang digiling menjadi
lengket, sehingga mesin penggiling ekstra keras mengeluarkan tenaga.
Konsekuensinya, bahan bakar yang dibutuhkan semakin banyak. Ongkos
produksi pun menjadi tidak sebanding dengan hasil yang didapat.
Bila cuaca cerah, rata-rata para penambang di tempat Mujono
bisa menghasilkan total 7 ton perhari atau 1 rit ukuran colt diesel.
Sedang batu yang ditambang kebanyakan berjenis fasfat, mil dan guano
yang biasanya digunakan untuk bahan pupuk. Bahan galian tersebut
kemudian dikirim ke berbagai wilayah di Jateng, terutama Solo,
Wonosobo, Magelang. Mujono menjual batu jenis fasfat yang sudah
digiling Rp 350 ribu/ton, sedang batu mil Rp 100 ribu/ton.
500-600 Ton Sebulan
Dari sekian banyak
penambang, ada yang berskala kecil, ada pula yang berskala besar.
Tentu, hasil perolehannya pun berbeda. Baik dari jumlah hasil tambang
maupun jika dihitung secara rupiah.
Dalam sebulan, PT Sugih Alam Anugroho bisa memproduksi 500-600
ton per bulan. Perusahaan ini melibatkan 98 karyawan. Belum termasuk
tenaga musiman. Karena masyarakat sekitar, jika tidak sedang bertani,
mereka ikut pula menambang karst. Hasilnya lumayan. Satu rit bisa
mencapai Rp 45 ribu.
Menurut Oemar Sanoesi (72), Pimpinan Perusahaan PT Sugih Alam
Anugroho, selama ini produknya dikirim ke Jakarta untuk keperluan
sendiri, karena kepemilikan usaha tersebut atas nama dua perusahaan
yang memproduksi cat dan plastik. Dibanding karst di kota lain, karst
dari Gunungkidul tingkat keputihannya tertinggi. Ini merupakan bahan
baku yang bagus untuk pembuatan cat dan keperluan rumahtangga yang
terbuat dari plastik.
Perusahaan tersebut memiliki satu bukit karst seluas 3 hektar
di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Gunungkidul. Tahun 1990-1991 bukit
itu dibeli dengan harga Rp 5-Rp 10 ribu per meterpersegi. "Dengan harga
seperti itu, total Rp 500 juta saja masih kurang," kata Oemar. Paling
banyak bukit itu dimiliki penduduk dengan bukti kepemilikan surat model
E atau letter C. Tapi kondisi sekarang, lanjut Oemar, bukit karst yang
dekat dengan pabrik, per meternya sudah mencapai harga Rp 20 ribu.
Perusahaan ini giling pertama kali 4 September 1992. Sedangkan
pendirian perusahaan sudah dimulai tahun 1990. Meski sudah ditambang
selama 12 tahun dengan menggunakan alat berat yang bisa menghasilkan
40-50 ton per hari, bukit karst itu masih bisa ditambang 4-5 tahun
mendatang.
Menurut Oemar, untuk perluasan pabrik pihaknya juga ditawari 7
bukit karst (1 bukit seluas 2000 meterpersegi) yang terdapat di sekitar
perusahaan tersebut. Padahal untuk menangani 1 bukit saja belum habis.
Tapi karena pajak pertahunnya terlalu tinggi, perluasan itu belum
dilakukan. Untuk bukit karst seluas 3 hektar, menurut Oemar, pajaknya
per tahun Rp 6 juta. Sedangkan untuk perluasan hingga 7 bukit itu
pajaknya per tahun mencapai Rp 300 juta.
Produksi Menurun
Menurut Oemar, ada 5 hal yang
dilakukan PT Sugih Alam Anugroho yaitu eksplorasi, eksploitasi,
pengolahan, penjualan dan angkutan. Perusahaan ini sudah memiliki
segala macam persyaratan yang harus dimiliki perusahaan penambangan.
Termasuk di dalamnya surat izin industri dan penelitian Amdal. Juga
izin khusus penggunaan 2 backhoe untuk penambangan.
Sedangkan jenis batu yang ditambang berupa keprus yang diolah
menjadi bubuk. "Batu keprus ini kalau kena air jadi kraket (lengket),"
katanya. Tapi sejak Oktober lalu, ketika BBM naik, pengiriman keprus ke
Jakarta berkurang. Karena produksi perusahaan di Jakarta juga menurun.
Sekarang untuk satu minggu hanya mengirim 25 ton atau satu rit. Padahal
dulu mencapai 5 rit.
Setelah ditambang sekian tahun, tentu saja bukit karst itu
pada akhirnya akan habis. Karena itu, di kedalaman 5 meter, kemudian
dilakukan reklamasi di tanah bekas penambangan karst itu. Reklamasi itu
dilakukan dengan terlebih dulu menimbun bekas galian itu dengan tanah
untuk kemudian ditanami tanaman pelindung. "Reklamasi ini sesuai arahan
pemerintah," katanya.
Rusak Berat
Semenjak dieksploitasi sejak tahun
1990, kondisi karst di kawasan Gunungkidul memang mengalami kerusakan.
Diperkirakan terdapat 50 bukit karst yang mengalami kerusakan. Sebagian
di antaranya rusak berat. Selama ini di Gunungkidul tercatat ada 12
usaha pertambangan swasta, 124 usaha pertambangan milik perorangan dan
sebagian lainnya merupakan pertambangan ilegal.
Memang, kawasan karst di Gunungkidul mengundang perhatian
berbagai pihak. Sebagian ada yang menambang dengan menggunakan
peralatan sederhana. Di sisi lain, kawasan itu juga menggoda investor
buat ikutan 'menambang emas putih' dengan hasil penambangan puluhan ton
yang ditopang perangkat serba canggih. Yang memprihatinkan adalah
munculnya penambang gelap. Mereka berpindah-pindah dari satu bukit
karst ke bukit yang lain dengan meninggalkan bekas lubang cukup dalam.
Sulit dibayangkan, apa jadinya jika kawasan karst yang semula
menggunung itu kemudian rata dengan tanah lantaran 'dihajar' backhoe
tiap hari. Dihujani linggis dan godam setiap pagi, siang dan sore.
Tapi
itulah pemandangan sehari-hari di sejumlah wilayah di kawasan karst
Gunungkidul. Jika penambangan dengan berbagai skala dan klasifikasi di
wilayah perbukitan Gunungkidul itu tak terkendali, maka sangat boleh
jadi itu bakal merusak ekosistem. Padahal, perbukitan karst selama ini
berfungsi sebagai penyangga persediaan air. Padahal pula -- bila habis
-- karst tak mungkin dipulihkan. Kawasan karst yang selama ini juga
dikenal sebagai objek wisata, lama-lama tak lagi indah dipandang karena
berlubang-lubang habis digempur para penambang. q -e.
sumber:http://www.kedaulatan-rakyat.com/article.php?sid=51874
Tue Jul 01, 2008 1:12 pm