Pengadaan Mobil=Biaya 184 Ribu Siswa SMP

JAKARTA--Peneliti Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan, anggaran pengadaan 150 mobil mewah bagi pejabat dapat menggratiskan biaya pendidikan 184 ribu siswa setingkat SMP.

Rinciannya, biaya satu mobil Rp 1,325 milyar dapat menggratiskan biaya pendidikan sekitar 2.300 siswa setingkat SMP dalam setahun.

"Pengadaan mobil mewah bagi pejabat negara merupakan bentuk pengingkaran janji pemerintahan SBY jilid II kepada rakyat untuk mendorong efisiensi belanja negara diawal pemerintahannya," kata Roy dalam pernyataan tertulis, Rabu (30/12).

Dia mengatakan, pengadaan mobil mewah tidak memenuhi rasa keadilan publik. Sejatinya, ujar Roy, APBN digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Namun faktanya, APBN justru digunakan untuk menggemukkan birokrasi dan foya-foya pejabat dengan seribu alasan good governance," katanya. Padahal, dengan logika itu, anggaran mestinya lebih diefisienkan.

Berdasarkan data IBC, sejak tahun 2005-2010, alokasi APBN untuk belanja pegawai atau gaji berkisar 15-22 persen terhadap total belanja pemerintah pusat.

"Trend-nya selalu naik dari tahun ke tahun, belum termasuk belanja barang untuk fasilitas pejabat dan aparatur dibawahnya," ujar Roy.
By Republika Newsroom
Rabu, 30 Desember 2009
Menurut Roy, pengadaan mobil mewah pejabat menyedot APBN kira-kira Rp 106 milyar. Mengutip data Departemen Keuangan, Roy mengatakan, mobil mewah yang diadakan melalui APBNP 2009 sebanyak 80 buah. Sementara, beban pajak (PPnBM) yang musti ditanggung negara sekitar Rp 785 juta per mobil atau totalnya sebesar Rp 62,8 milyar.

Sehingga, Roy menganggap itu sebagai akal-akalan pemerintah untuk meningkatkan belanja dan percepatan realisasi APBN 2009 di akhir tahun. Niat pemerintah yang memaksakan pembelian mobil Toyota Crown Royal Saloon dapat dilihat sebagai upaya untuk memperlihatkan "citranya" kepada masyarakat bahwa mereka dapat membelanjakan APBN sesuai target.

"Untuk itu, agar ke depan APBN dapat dikontrol publik, maka sejak awal sudah harus direncanakan, pembahasan hingga pertanggungjawabannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik sesuai dengan amanat Pasal 3 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara," ujar dia. ikh/itz

weleh ... weleh ... weleh piye to?mbok ya liat negara tetangga ex:malaysia anggaran buat mobil para menteri cuma kurang lebih separu dari negara kita.mbok ya ngirit dikit dan sisanya buat bantu rakyat yang tidak mampu.
Mbok ya mereka itu liat yang di bawah sana bawasannya masih banyak yang membutuhkan pertolongan.

Pejabat kitabanyak yang tidak tahan godaan mas Godaan Harta .. termasuk mobil mewah padahal banyak anak kecil di jakarta yang menjajakan koran di lampu merah hanya karena untuk makan ...hati nurani pejabat banyak yang sudah luntur

iya pak apa mereka para pejabat tidak melihat itu semua ya?
waktunya mau pemilu aja yang digembor2in mau mensejahterakan rakyat eh nyatanya ....

cen pejabat2 sak iki wis dho ra kalap..
wes lali janjine..
wes lali hakikate pemimpin
wes ra mikir rakyate...

gek mbuh mengko dho arep nemoni opo pemimpin2 sing dho ora mikir amanahe??

sacho_eka wrote:

cen pejabat2 sak iki wis dho ra kalap..
wes lali janjine..
wes lali hakikate pemimpin
wes ra mikir rakyate...

gek mbuh mengko dho arep nemoni opo pemimpin2 sing dho ora mikir amanahe??

saiki kedadean mas..akeh sing podho kalap...

mugo gek ndang sadar!!
sing moco tread iki... mugo2 suk nek oleh peluang sing koyo ngene iso mikir secara bijaksana..
ora gur golek penak e dewe..

jian ora patut tenan iki..!!
arep dadi opo negoro nek model pejabat wis koyo ngene??

wiwid wrote:

Penggunaan APBN memang banyak disalah gunakan, dan akhirnya rakyat kecil yang harus menjadi korban..

Kapan mereka sadar?..

Moga aja jika tidak didalam kubur...

dahsyat...bener