Pemerintahan GK

sudahkah pemerintah daerah Kab.GK melakukan Tugasnya?

;) bupati ne saiki sopo to njik ;) ;)

__BlacKy__ wrote:

;) bupati ne saiki sopo to njik ;) ;)

pak harto
weh sampeyan kok retos yen nami kulo genjik

gimbik wrote:

__BlacKy__ wrote:

;) bupati ne saiki sopo to njik ;) ;)

pak harto
weh sampeyan kok retos yen nami kulo genjik

Wahhhhh.. jenengan kiy lucu mas Imbi.. sopo to sing ra kenal Genjik (nama sangar) alias Imbi (nama imut)

redbiem wrote:

gimbik wrote:

__BlacKy__ wrote:

;) bupati ne saiki sopo to njik ;) ;)

pak harto
weh sampeyan kok retos yen nami kulo genjik

Wahhhhh.. jenengan kiy lucu mas Imbi.. sopo to sing ra kenal Genjik (nama sangar) alias Imbi (nama imut)

tapi kan dudu angga imut

Poling Blong dulu ae lah...blom liat kondisi Sekarang... Insya'allah Bulan depan degh... baru bisa comment...

Sultan_ wrote:

Poling Blong dulu ae lah...blom liat kondisi Sekarang... Insya'allah Bulan depan degh... baru bisa comment...

aku ra wani comment ki
masalae aku ra reti secara pasti
soale aku enng jkt
yo mengko nek aku mudik ta liat-liat
trus ta kasih komentar

tidak apa2 ga bakalan kenapa2 kan kita semua tuh rakyat demokrasi
yang penting kita tidak memprovokasi sesuatu gitu kita kan cuma jejak pendapat saja
ok Bor?

gimbik wrote:

tidak apa2 ga bakalan kenapa2 kan kita semua tuh rakyat demokrasi
yang penting kita tidak memprovokasi sesuatu gitu kita kan cuma jejak pendapat saja
ok Bor?

oce
oce
oce

gimbik wrote:

sudahkah pemerintah daerah Kab.GK melakukan Tugasnya?

untuk pemda saya rasa sudah lumayan bagus menyelesaikan tugasnya sesuai kewenangannya tapi untuk tingkat bawah utamanya kecamatan dan khususnya desa BIROKRASINYA sangat berbelit belit KHUSUSNYA desa KARANGMOJO [b]masak cari tanda tangan kepala desa harus sampai 3X belum ketemu begitu ketemu kalau sowan kerumahnya dan tentu bawa rokok itupun stempelnya di balai desa dan bayarnya MMMMMUUUUUUUUUUAAHAL saya minta ijin untuk membangun rumah ( bukan IMB ) masak di kenai biaya 25000 KK 20000 ini realita dan pengalaman pribadi emang saya di karangmojo pendatang saya dari grogol paliyan tapi di sana birokrasinya dah lumayan setidaknya orang datang ke balai desa udah ngak kecele tap[i di Karang mojo ngak ada perasaan kemanusiaannya mengap[a kalau kadesnya ngak ada ya ngak di tanda tangani atau di kasih stempel ****(&(: ****(&(:

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????//

gimbik wrote:

sudahkah pemerintah daerah Kab.GK melakukan Tugasnya?

Belum mas...pemerintah GK hanya di jadikan alat perpanjangan dari pusat untuk menekan rakyat yang di bawah.
Dan Kekayaan alam sendiri banyak yang di jual oleh para kapitalisme dari pusat dan tentunya pemda TK II hanya diam seolah tidak tahu menahu.

Contoh yang bayak di jumpai adalah pegunungan dari Semanu, Rongkop, Ponjong (deketan dgn Rongkop) dan Tepus, gunungnya banyak di ambilin. Dan batu kapurnya merusak lingkungan atau AMDAL, dan para pekerjanya hanya bisa mendapatkan upah jauh lebih sedikit. Belum lagi dengan perikanan/nelayan, budidaya walet di pinggiran pantai kidul. Semuanya itu hanya jika di lihat sungguh memelaskan sekali mas.

Cuman inilah kondisi pemda kita, jadi kalau bisa bagi warga GK hendaknya membangun dari diri sendiri dan untuk kemajuan GK dan Nusantara ini.

Wonosingo Ngali Kidul wrote:

gimbik wrote:

sudahkah pemerintah daerah Kab.GK melakukan Tugasnya?

Belum mas...pemerintah GK hanya di jadikan alat perpanjangan dari pusat untuk menekan rakyat yang di bawah.
Dan Kekayaan alam sendiri banyak yang di jual oleh para kapitalisme dari pusat dan tentunya pemda TK II hanya diam seolah tidak tahu menahu.

Contoh yang bayak di jumpai adalah pegunungan dari Semanu, Rongkop, Ponjong (deketan dgn Rongkop) dan Tepus, gunungnya banyak di ambilin. Dan batu kapurnya merusak lingkungan atau AMDAL, dan para pekerjanya hanya bisa mendapatkan upah jauh lebih sedikit. Belum lagi dengan perikanan/nelayan, budidaya walet di pinggiran pantai kidul. Semuanya itu hanya jika di lihat sungguh memelaskan sekali mas.

Cuman inilah kondisi pemda kita, jadi kalau bisa bagi warga GK hendaknya membangun dari diri sendiri dan untuk kemajuan GK dan Nusantara ini.

saya setuju sama mas akhmat_subekti, beliau lebih tahu apa yang etrjadi sebenarnya daripada kita, karena beliau bisa menembus top level di GK dan bisa mengorek langsung keterangan, menurut saya GK banyak perubahan yang menuju ke kemajuan. lumayan adanya universitas juga menunjukkan Gk ingin maju bersama daerah lain yang lebih dulu maju,

Wonosingo Ngali Kidul wrote:

gimbik wrote:

sudahkah pemerintah daerah Kab.GK melakukan Tugasnya?

Belum mas...pemerintah GK hanya di jadikan alat perpanjangan dari pusat untuk menekan rakyat yang di bawah.
Dan Kekayaan alam sendiri banyak yang di jual oleh para kapitalisme dari pusat dan tentunya pemda TK II hanya diam seolah tidak tahu menahu.

Contoh yang bayak di jumpai adalah pegunungan dari Semanu, Rongkop, Ponjong (deketan dgn Rongkop) dan Tepus, gunungnya banyak di ambilin. Dan batu kapurnya merusak lingkungan atau AMDAL, dan para pekerjanya hanya bisa mendapatkan upah jauh lebih sedikit. Belum lagi dengan perikanan/nelayan, budidaya walet di pinggiran pantai kidul. Semuanya itu hanya jika di lihat sungguh memelaskan sekali mas.

Cuman inilah kondisi pemda kita, jadi kalau bisa bagi warga GK hendaknya membangun dari diri sendiri dan untuk kemajuan GK dan Nusantara ini.

Untuk pegunungan, jangan asal tuduh mas? pemda Gk sudah memberikan warning kepada penambang liar untuk berhenti menambang mas? sedang yang tidak liar dijatah mas, jadi tidak semua gunung di ambilin mas? ingat presiden SBY pun telah mengumumkan bahwa Gk adalah penyanggah Pulaun Jawa dengan karts nya, dan jika da yang mengambil maka akan terkena undang2 mas, dan telah dibuktikan diberbagai wilayah lain semisal di kebumen ada yang langsung di penjara seumur hidup lho, ( tapi saya lupa siapa namanya) yang dapat upah dikit itu penambang liar mas yang penambang beneran upahnya menurut UMR GK mas, untuk amdal, itu bagian yang mana mas? tolong sebutkan secara detail, soalnya forum ini tidak akan bisa memajukan Gk kalau isinya hanya menjelek2 kan pemerintah dan menjudgenya TANPA ADANYA BUKTI yang nyata, begitu baca ini saya langsung konfirmasi ke GK mas, dan perkataan anda tidak sepenuhnya benar, jadi kalau anda hanay melihat sekilas dan tidak benar2 mengambil informasi dari sumber yang dapat dieprcaya mohon jangan asal posting mas, itu bisa bahaya lho ( sumbernya mohon disebutkan jika itu wawancara, foto, atau apapun yang dapat menjadi dasarnya), karena forum ini juga diminati dan dibaca oleh pemerintah kita juga, jadi forum ini adalah informasi juga buat mereka, alias penyambung lidah, nah kalau memang perkataan mas itu benar, beri data yang detail secara lengkap, nah mungkin nanti bisa sebagai bahan acuan dan intropeksi bahi pemerintah, OK.
Tapi postingannya bagus kok terus posting ya

Polling ini ditujukan untuk pemerintah, yakni sejak dari atas sampai bawah... jadi bukan atas thok ( Pemda ) tetapi juga pemerintah Desa.
Dan jika menurut pemerintah daerah, mereka sudah melakukan yang terbaik... namun yang berhubungan langsung dengan masyarakat adalah pemerintah Desa. Tentu jika pemerintah daerah ingin bagus dan cara kerjanya yang bagus terlihat dimasyarakat.. pastinya harus bener2 ditekankan untuk pemerintah bawah ( kecamatan dan Desa). Percumakan, jika pemda udah bagus tapi kecamatan dan esa tetap kurang memuaskan... tentu akan dipandang jelek secara menyeluruh. Betool tidakk??? ( AA Gym Mode:ON).

Dan untuk kedua kalinya saya polling untuk pemerintah... Bahwa pemerintahan masih Nol....,
ini bukan asal polling.. tapi saya merasakan sendiri...
terakhir kemarin ngurus KTP, di Kecamatan enak dan Cepet.. tapi saat di Desa dikentel biaya..mentang2 dari Kota mungkin. Padahal aku tanya kanan kiri yg tinggal di desa, biayanya murah2.

Hal ini kan membuktikan bahwa cara kerja pemerintah yang tetap kurang pas.
Jadi saya rasa cara kerja Pemerintahan desa/bawah yang harus diutamakan dan diperbaiki. Percuma jika Pemerintah daerah bagus tapi pemerintahan bawahnya amburadul.

Maturnuwunnn..

dexsa wrote:

Wonosingo Ngali Kidul wrote:

gimbik wrote:

sudahkah pemerintah daerah Kab.GK melakukan Tugasnya?

Belum mas...pemerintah GK hanya di jadikan alat perpanjangan dari pusat untuk menekan rakyat yang di bawah.
Dan Kekayaan alam sendiri banyak yang di jual oleh para kapitalisme dari pusat dan tentunya pemda TK II hanya diam seolah tidak tahu menahu.

Contoh yang bayak di jumpai adalah pegunungan dari Semanu, Rongkop, Ponjong (deketan dgn Rongkop) dan Tepus, gunungnya banyak di ambilin. Dan batu kapurnya merusak lingkungan atau AMDAL, dan para pekerjanya hanya bisa mendapatkan upah jauh lebih sedikit. Belum lagi dengan perikanan/nelayan, budidaya walet di pinggiran pantai kidul. Semuanya itu hanya jika di lihat sungguh memelaskan sekali mas.

Cuman inilah kondisi pemda kita, jadi kalau bisa bagi warga GK hendaknya membangun dari diri sendiri dan untuk kemajuan GK dan Nusantara ini.

Untuk pegunungan, jangan asal tuduh mas? pemda Gk sudah memberikan warning kepada penambang liar untuk berhenti menambang mas? sedang yang tidak liar dijatah mas, jadi tidak semua gunung di ambilin mas? ingat presiden SBY pun telah mengumumkan bahwa Gk adalah penyanggah Pulaun Jawa dengan karts nya, dan jika da yang mengambil maka akan terkena undang2 mas, dan telah dibuktikan diberbagai wilayah lain semisal di kebumen ada yang langsung di penjara seumur hidup lho, ( tapi saya lupa siapa namanya) yang dapat upah dikit itu penambang liar mas yang penambang beneran upahnya menurut UMR GK mas, untuk amdal, itu bagian yang mana mas? tolong sebutkan secara detail, soalnya forum ini tidak akan bisa memajukan Gk kalau isinya hanya menjelek2 kan pemerintah dan menjudgenya TANPA ADANYA BUKTI yang nyata, begitu baca ini saya langsung konfirmasi ke GK mas, dan perkataan anda tidak sepenuhnya benar, jadi kalau anda hanay melihat sekilas dan tidak benar2 mengambil informasi dari sumber yang dapat dieprcaya mohon jangan asal posting mas, itu bisa bahaya lho ( sumbernya mohon disebutkan jika itu wawancara, foto, atau apapun yang dapat menjadi dasarnya), karena forum ini juga diminati dan dibaca oleh pemerintah kita juga, jadi forum ini adalah informasi juga buat mereka, alias penyambung lidah, nah kalau memang perkataan mas itu benar, beri data yang detail secara lengkap, nah mungkin nanti bisa sebagai bahan acuan dan intropeksi bahi pemerintah, OK.
Tapi postingannya bagus kok terus posting ya

Ok mas subekti kalau begitu suruh turun ke lapangan di daerah pinggiran2 yang kecamatannya nota bene masih terbelakang????

beri data konkrit dan real beserta bukti, tempat dan kejadian, mohon maaf postingan yang tidak disertai bukti yang lengkap akan di delete. matur nuwun [b]

nimbrung pak
kita harus ambil sempel dari dua pihak pemerintah sebagai pembuat kebijaksanaan
masyarakat sebagai pelaksana kebijaksanaan sehingga akan terjadi
suatu singkronisasi antara pemerintah dg rakyat jadi jangan sampai kebijaksanaan
yang bagus dari pemerintah tidak sampai ke masyarakat.
kalau perlu ada wakil dari pemerintah supaya kita bisa tukar pikiran disini


wasalam

waktu saya penelitian tentang pelayanan umum, memang paling banyak keluhan ada di level desa. Pemerintah Kabupaten memang meiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi desa memiliki otonomi yang juga harus dihargai oleh pemerintah level atasnya.
Kesulitan pemerintah kabupaten (melalui pemerintah kecamatan) untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa, kadang terganjal pemehaman pada otonomi desa yang kurang pas..
beberapa aparat desa (maaf mungkin hanya sebagian kecil) masih ada yang kurang memperhatikan anjuran dan arahan dari pemerintah kabupaten (kecamatan) dengan alasan hak otonom.
untuk biaya - biaya pelayanan di level pemerintah desa, sebenarnya harus dibuat dalam aturan (perdes) dan mustinya besarannya dipublikasikan kepada masayarakat (biasanya ditempel dipapan pengumuman desa). bagi masyarakat yang emangpengen pemerintahannya benar, waktu diketntel biaya, tanya aja perdesnya (perdes tentang pungutan desa). semuanya harus berdasarkan itu... kalau melanggar perdes itu, ya ditegur nho...
gimana??
kita berjuang untuk gunungkidul yang lebih baik??
setuju!!!!

nek pengalamanku berurusan dg pemerintahan GK, baik desa, & kecamatan no problemo..

soale sing ngurusi neng ndeso aku wis kenal, trus kades se ndisik kepala sekolah SMP-ku..
Aku pernah ngurus KTP, akte kelahiran lan surat2 nikah..
sing terakhir surat2 nikahku wis arep dinggo durung tekan paran, soale mlebui neng PO BOX..lha PT-ku nek njipuk surat via POBOX sewulan sepisan...

dadi aku ngurus maneh ning kampung, alesane ilang... ditekoki engko di nggo rabi maneh...
tak jawab wae mosok hura percoyo... untunge yo wis kenak karo bagian kaur kesra-ne...

he hehe..
ning paling mangkel karo mantan Kadesku padahal yo sedulur dewe..
Lha dalan neng nggonku ki gambare wis diaspal nenk nonton neng kabupaten ning asline isji watu rung aspalan.. lha duwite yo gur dipangan dewe...
mugo2 saiki wis hura koyo ngunuh...