AGAR DATA GAKIN OBJEKTIF

; Pemkab Libatkan LSM Kemitraan
12/04/2008 11:45:15 WONOSARI - Agar dalam melakukan pendataan keluarga miskin (Gakin) hasilnya lebih objektif, Pemkab Gunungkidul melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kemitraan. Komunikasi dengan pihak ketiga tersebut sudah dilakukan. Diharapkan kegiatan di lapangan segera dapat dilakukan. Dijadwalkan tahun ini mempunyai data KK miskin secara akurat. Demikian dikatakan Bupati Gunungkidul H Suharto SH didampingi Kepala Bappeda Eko Subiantoro SH kepada KR, Jumat (11/4). Jika pendataan ini selesai, diharapkan ada data base KK miskin yang ada di Gunungkidul. Sekarang ini masih sering dijumpai dari instansi satu dengan instansi lain berbeda. Itulah sebabnya, dengan keterlibatan organisasi independen, di luar pemerintah memberikan pendampingan, diharapkan diperoleh data base yang objektif dan dapat digunakan untuk mengkompilasi data-data yang ada sekarang. "Pada saatnya ketika bicara KK miskin di Gunungkidul angkanya satu data dan tidak lagi ada warga komplain tidak terdata atau orang tidak miskin didata miskin," tambahnya. Di bagian lain Kabag Kesra Pemkab Gunungkidul Drs H Achmad Tsamin Fauzi MPdI dalam kesempatan terpisah, menyatakan sambil menunggu data base tersebut pelayanan terhadap pemegang kartu miskin, baik dalam program asuransi keluarga miskin (askeskin) maupun program beras miskin masih menggunakan data lama. Jumlah keluarga miskin lebih dari 400 ribu jiwa. Karenanya layanan kesehatan bagi pemegang askeskin masih seperti biasa. Termasuk KK penerima beras miskin juga tetap menerima sebagaimana biasanya. Selain melakukan pendataan untuk data base, pemerintah sudah mulai menempelkan stiker KK miskin di rumah-rumah penduduk yang terdaftar sebagai warga miskin. Bahkan, ke depan rumah KK miskin baik pemegang askeskin maupun yang menerima jaminan kesejahteraan masyarakat (jamkesmas) juga akan ditempeli stiker. Dengan demikian dapat dilakukan kontrol oleh masyarakat. Artinya, jika rumahnya bagus dan mempunyai berbagai fasilitas, tentu akan malu jika dipasangi stiker KK miskin. "Jika sampai ada KK mampu tidak malu dipasangi stiker miskin hal tersebut akan menjadi kajian. Mungkin ada yang keliru kerakter orang tersebut," ujarnya. Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Nurasyid SH mendukung program pendataan ulang tersebut. Jika pemerintah mempunyai data base, tidak mudah dikecoh oleh warga yang sebenarnya tidak mempunyai hak untuk menerima bantuan bagi warga miskin. Bahkan, ke depan pemerintah memang seharusnya mempunyai data dasar dari seluruh potensi yang ada. Dengan demikian akan memudahkan untuk melakukan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, tambahnya.