Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Nurasyid SH mengaku kaget atas terjadinya krisis air di wilayah Kecamatan Tanjungsari dan Tepus belakangan ini. Masalahnya, krisis ini justru terjadi setelah Sub Sistem Air Bersih Baron direvitalisasi dengan dana puluhan miliar.
Karenanya jika benar ini terjadi, berarti proyek air bersih tersebut gagal mengatasi kekeringan. "Padahal, targetnya dari Sub Sistem Baron ini tidak hanya mengatasi Tanjungsari dan Tepus, tapi wilayah sekitarnya," ungkapnya kepada KR, Selasa (23/6).
Pernyataan ini sebagai tanggapan berita KR Senin (22/6), di mana sekarang ini sudah terjadi krisis air di dua Kecamatan Tanjungsari dan Tepus. Berita tersebut mengungkapkan, sedikitnya sudah 21 pedukuhan dari 4 desa masing-masing Banjarejo, Hargosari, Kemiri dan Ngestirejo kesulitan air. Sementara di wilayah Tepus juga terjadi di Desa Giripanggung, Sumberwungu, Purwodadi dan Tepus. Desa-desa tersebut sudah mengajukan permintaan dropping air. Karena hingga sekarang dari revitalisasi Sub Sistem Baron belum berdampak.
Terkait dengan hal tersebut Nurasyid meminta pemerintah untuk melakukan penelusuran masalahnya. Pertama, krisis air yang terjadi di Tanjungsari dan Tepus tersebut tergolong aneh. Sebab, hujan justru turun sampai bulan Juni. Logikanya bak-bak penampungan air belum habis semua. Termasuk telaga mestinya belum kering.
Kedua, tahun-tahun sebelumnya hujan yang menghilang sejak April atau Mei saja, kesulitan air baru dirasakan bulan Juli. Ketiga, perlu juga dipertanyakan eksistensi program air bersih Baron yang mestinya dapat menjangkau lebih luas. Tapi justru di Tanjungsari sendiri yang merupakan kecamatan di mana proyek ini berlokasi justru kesulitan air.
Ketua DPRD Gunungkidul Slamet SPd MM juga menyatakan hal serupa. Semakin tahun mestinya masalah air semakin berkurang. Tapi sekarang ini justru malah terjadi krisis. Bahkan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) justru mengalami kesulitan keuangan, karena menderita kerugian miliaran rupiah.
Karenanya pemerintah harus segera melakukan pengelolaan air ini secara cepat dan tepat. Jika sudah direvitalisasi Baron tak maksimal, dicari masalah dan ditemukan solusi dan langkah nyata. Sementara jika PDAM rugi sebaiknya segera menaikkan tarif air. Karena untuk menaikkan tarif air tidak perlu persetujuan DPRD, sehingga sekarang ini pemerintah harus mengambil langkah cepat. Termasuk krisis air di Tanjungsari dan Tepus. "Sekarang bulan Juni saja sudah krisis. Bagaimana bulan-bulan yang akan datang," tanya Slamet.
Dalam kesempatan terpisah Kabag Humas Pemkab Gunungkidul CB Supriyanto SIP dapat memahami perkembangan di musim kemarau. Tapi pihaknya baru akan melakukan pengecekan di lapangan. Karena sekarang ini proyek air Baron sudah melakukan uji coba aliran air. (Ewi)-f
Wed Jun 24, 2009 9:38 am
