PMI Petakan Sumber Air,HARGA AIR PDAM TIDAK LAYAK

Harga air bagi pelanggan PDAM Gunungkidul yang selama ini berlaku, sudah tidak layak lagi. Sebab dengan harga air Rp 1.700 setiap m3, tidak bisa menutup biaya ekploitasi air bersih yang sangat mahal. “Untuk bisa menutup biaya eksploitasi, harga air bersih pelanggan PDAM paling tidak Rp 3.000/ m3. Kalau masih tetap bertahan dengan harga Rp 1.700 sulit bagi PDAM untuk berkembang,” kata Bupati Gunungkidul Suharto SH ketika memberikan sambutan pada malam tirakatan HUT ke 63 PMI dan pencanangan bulan dana PMI Cabang Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Selasa (16/9) malam. Meskipun harga air masih terlalu rendah, tetapi bupati mengakui untuk sementara ini akan bertahan, meskipun pada suatu saat akan menyesuaikan. Sebab menurut bupati masalah air bersih tetap menjadi problem yang secepatnya harus dituntaskan. “Berbagai program terus kami laksanakan, diantaranya mengembangkan swadaya mandiri dengan memanfaatkan sumber air di pedesaan. PMI sebagai lembaga sosial kami harapkan ikut membantu program ini dengan melakukan pemetaan berbagai sumber air yang ada di desa-desa, sehingga nantinya dipadukan dengan data pada pemkab,” katanya. Dengan upaya ini nantinya potensi sumber air di desa yang mencapai debit diatas 10 liter/ detik, bisa digarap untuk dikembangkan guna mencukupi kebutuhan masyarakat setempat. “Kami rencanakan di desa juga ada semacam PDAM. Sumber air yang ada dikembangkan dengan bantuan BUMDes, termasuk tarip dan pengelolaannya,” tambahnya. Peringatan HUT PMI ditandai dengan penyalaan lilin dan pemotongan tumpeng oleh bupati selanjutnya diserahkan pada Ketua PMI Cabang Gunungkidul Drs Sumedi. Hadir dan memberikan sambutan Wakil Ketua I PMI DIY Taslim Sugiyanto. Sedang untuk bulan dana PMI sebagaimana dilaporkan R Soenarjo berlangsung selama 2 bulan mulai Rabu (17/9) dengan target Rp 110 juta.
Dalam kesempatan ini Drs Sumedi mengukuhkan satgas penanggulangan bencana, pertolongan pertama dan bidang diklat PMI Cabang Gunungkidul. Untuk satgas penanggulangan bencana koordinator lapangan dipercayakan pada Nunung Arif Wibowo dengan 18 anggota, sedang satgas pertolongan pertama koordinator lapangan Budi Sutriyanto dengan 13 anggota dan satgas bidang diklat koordinator lapangan Haris Madiyono dibantu 11 anggota.

wah kasihan rakyat kalau dinaikan apa tidak bisa dengan subsidi karena
rakyat sudah cukup menderita mending penghematan bisa dilakukan di instansi
pemerintah

wasalam,

PDAM seharusnya bisa menghindari kenaikan di saat rakyat lagi susah,pemerintah seharusnya
bisa kasih jalan apakah perlu diadakan CRP ( Cost Reduction Program ) di kalangan PDAM
sendiri agar nantinya biaya kenaikan bisa diback up dari biaya operasionalnya dulu.
Mugo - mugo wae tidak mengurangi pelayanan ke masyarakat luas.

tapi yang namanya BUMD ini biasanya kinerja dan pelayananya kurang bagus kalau mungkin bisa dikelola swasta malah saya rasa lebih baik seperti disebagian wilayah jakarta sekarang sudah dikelola AERATA perusahaan swasta

wasalam,

WO YA ...kenapa gak kerja sama aja ya...

mungkin belum dilirik investor karena birokrasinya belum bagus kali mas
karena mungkin mereka takut investasinya kurang bagus