Keluhan warga tidak digubris

Ketidakpuasan warga Desa Giripanggung Kecamatan Tepus yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Giripanggung, terkait dengan proses pemilihan perangkat desa (Perdes) terus berlanjut. Bahkan ketidakpuasan warga semakin bertambah setelah surat aduan yang mereka tujukan kepada Komisi A DPRD Gunungkidul tak segera mendapat respon.
Dua aktivis Forum Masyarakat Giripanggung Peduli, Joko Waluto dan Thomas Subarjo, saat ditemui , Sabtu pekan kemarin usai mendatangi gedung DPRD Gunungkidul mengaku kecewa terhadap sikap wakil rakyat yang dinilai tak memperhatikan nasib rakyatnya.
“Kami tidak tahu harus kemana lagi untuk mendapatkan petunjuk dalam menyikapi permasalah yang terjadi di desa kami. Sejak pagi hingga menjelang sore, anggota Komisi A tidak ada yang mau menemui kami,” kata Joko.
Padahal menurut Joko dan Subarjo, permasalahan yang muncul terkait proses pemilihan perdes di Giripanggung perlu segera ditangani agar tidak berlarut-larut dan meluas serta memicu munculnya permasalahan yang lain. Menurut Joko, proses pemilihan perangkat desa untuk mengisi tiga jabatan strategis pemerintahan desa diantaranya Kaur Umum, Kabag Keuangan, dan Kaur Pemerintahan Desa, dinilai penuh nuansa Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) sehingga segera dibatalkan. “kami menilai ada kecurangan karena tim penguji merupakan saudara calon perdes yang akhirnya terpilih,”imbuh Joko.
Saat ini, terang Joko, warga Giripanggung hanya berharap pemerintah dan dewan turun tangan untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi. “Siapapun yang terpilih menjadi perdes kami tidak keberatan, asal proses dilakukan secara sehat, adil dan jujur. Kami juga tidak punya jago. Jadi siapapun yang terpilih kami terima asal jujur dan adil,” terangnya.
Terkait dengan keluhan warga Giripanggung, hingga Senin kemarin, ketua Komisi A, Rojak Harudin belum bisa dikonfirmasi. Sementara, Budi Utama, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Gunungkidul, mengaku kecewa dengan sikap Komisi A yang sudah mengarah pada tindakan menyimpang. “Coba besok kami segera koordinasi dengan pimpinan. Jika Komisi A memang tak menanggapi keluhan dari masyarakat, kami akan langsung perintahkan agar mereka (Komisi A) turun langsung ke lapangan sebagai bentuk pertanggungjawab," kata Budi Utama

perlu penyelesaian segera sehingga bisa meminimalisir gejolak yang kurang baik
dilapisan masyarakat