KETUA FKU DPRD GUNUNGKIDUL ; Perlu Investigasi Penerima BLT

WONOSARI (KR) -
Ketua Fraksi Kesatuan Umat DPRD Gunungkidul Ir Imam Taufik memandang
perlu dilakukan investigasi penerima bantuan langsung tunai (BLT)
berkait dengan sinyalemen banyaknya penerima naik sepeda motor ke
kantor pos. Walaupun belum tentu kendaraan sendiri, tetapi dari
sejumlah pengakuan memang ada penerima bantuan mengaku membeli motor
secara kredit. Karena itu kejaksaan dan kepolisian belum melakukan
penyelidikan di lapangan, kata Imam yang anggota dari Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) kepada KR Rabu (18/6). Hal tersebut sebagai tanggapan
atas berita KR di mana sebagian besar penerima BLT datang ke lokasi
penerimaan naik sepeda motor. Menurut, Imam Taufik, kemungkinan naik
sepeda motor karena ngojek memang bisa, atau minta tolong kepada
tetangga atau saudara. Karenanya penyelidikan ini penting untuk
memastikan kendaraan-kendaraan tersebut pinjaman atau milik sendiri.
Sehingga penyelidikan ini dalam rangka untuk kejelasan secara umum.
Jika memang mereka ngojek atau diantar tetangga atau saudara tidak
masalah. Namun jika kemudian penerima BLT tersebut mempunyai kendaraan,
tentu harus ada langkah pembaruan agar tidak terulang lagi untuk
penerimaan yang akan datang. Sedangkan anggota FPDIP DPRD Gunungkidul
Bambang Eko Prabowo SIP menyerukan agar jangan sampai terjadi
pemotongan dana bantuan pemerintah tersebut. Bahkan dia menolak keras
model bagi rata. Penerima uang bantuan harus sampai ke yang berhak.
Jika memang masih ditemukan warga miskin yang belum mendapatkan
bantuan, sebaiknya dilakukan penyisiran. Kemudian diajukan untuk
mendapatkan bantuan pada gelombang selanjutnya. "Jangan menerapkan pola
bagi rata," jelasnya. Sementara Kapolres Gunungkidul AKBP Drs S Joko
Lelono dalam kesempatan terpisah menyatakan terkait dengan pencairan
dana BLT kepolisian sudah melakukan berbagai langkah antisipasi
mencegah terjadinya penyimpangan. Pertama melakukan pengamanan di
seluruh lokasi pencairan BLT, kedua melakukan penyelidikan jika
ditemukan adanya pemotongan bantuan yang dapat merugikan warga miskin.
Tindakan kepolisian dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan aturan
hukum. Karena jika sampai ada penyunatan dalam bentuk pemotongan dan
kewajiban setor pelakunya dapat diancam tindak pidana tanpa harus
menunggu laporan masyarakat. Sedangkan jumlah personel yang ditugaskan
mencapai 150 anggota kepolisian tersebar di seluruh kecamatan
se-Kabupaten Gunungkidul. Seperti halnya jajaran kepolisian, Kejaksaan
Negeri Wonosari juga sudah menerjunkan petugas untuk memantau
pelaksanaan pencairan dana BLT. Sesuai dengan kewenangannya kejaksaan
juga akan melakukan pengawasan dan jika menemukan adanya penyimpangan
terkait dengan pemotongan maupun dalam bentuk wajib setor kepada pihak
tertentu segera akan mengambil langkah-langkah tegas. Demikian sumber
di Kantor Kejari Wonosari ketika dihubungi KR dalam kesempatan terpisah
Rabu (19/6) kemarin. Bupati Gunungkidul lewat Kepala Inkom CB
Supriyanto SIP menegaskan agar pembayaran BLT tidak ada potongan meski
dengan dalih apapun. Jika memang masih ada permasalahan terhadap
penyaluran BLT pada saat ini, perlu dimusyawarahkan di tingkat RT dan
RW. (Ewi/Awa/Bmp)-z Karena mulai september 2008 ini BPS akan segera
melakukan pendataan ulang bterhadap RTM, yang hasilnya akan digunakan
untuk acuan pembayaran BLT 2009 mendatang, katanya. (Ewi/Awa/Bmp)-
sumber:www.kr.co.id